Sebagian besar produk obat tradisional yang beredar di masyarakat diproduksi oleh pelaku usaha obat tradisional berskala mikro, kecil dan menengah (UMKM OT); Kontribusi UMKM OT terhadap persentase obat tradisional yang tidak memenuhi syarat cukup tinggi (15,8% dari total 24,4% produk OT tidak memenuhi syarat/TMS pada tahun 2014).

Berdasarkan hal tersebut Direktorat Obat Asli Indonesia sebagai salah satu unit kerja di Badan POM berupaya menyusun program pendampingan UMKM obat tradisional dalam rangka mendorong kemandirian UMKM menghasilkan produk obat tradisional yang aman, berkhasiat dan bermutu sehingga mampu memenuhi persyaratan teknis pengawasan pre- dan post-market, serta memiliki daya saing.Pendampingan tersebut antara lain berupa bimbingan teknis sanitasi, higiene dan dokumentasi.

Sebagai inisiasi pendampingan, pada 28 Mei 2015 dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Pendampingan Teknis dan Pengawasan di BidangObat Tradisional, Kosmetika dan Pangan.

Sesuai dengan nota kesepahaman tersebut, Badan POM bertugas (1) Melaksanakan pendampingan teknis antara lain cara pembuatan/produksi yang baik agar menghasilkan produk yang memenuhi syarat, (2) Melakukan penyuluhan regulasi yang berkaitan dengan usaha obat tradisional, kosmetik dan pangan utamanya tentang registrasi produk yang berada di bawah pengawasan Badan; (3) Memfasilitasi pengujian produk dalam rangka registrasi dan penjaminan keamanan; (4) Pendekatan pelayanan publik di wilayah tempat usaha; (5) Memfasilitasi dukungan promosi produk melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi Badan POM, dan (6) Memberikan bimbingan agar UMKM mampu meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi.

Menindaklanjuti nota kesepahaman tersebut, pilot project pendampingan dilakukan kepada UMKM obat tradisional di 3 kabupaten, yaitu Sukoharjo (tanggal 4-5 Juni 2015 dan29-30 Juli 2015), Banyuwangi (14-15 September 2015) dan Cilacap (12-13 Oktober 2015).Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, Badan POM bekerja sama dan mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Daerah (Bupati dan SKPD) setempat dan melibatkan narasumber dari Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PP dan PA) serta tenaga ahli kefarmasian dan akademisi.

Sebagai tindak lanjut dari pendampingan, setiap tahun akan direkomendasikan 40 (empat puluh) pelaku UMKM Obat tradisional yang telah dibina secara bertahap dan telah dievaluasi kelayakannya untuk memperolehfasilitas Kementerian Koperasi dan UKMdalam aspek Program pemberdayaan UMKM, Peningkatan kapasitas kelembagaan dan usaha, Akses teknologi, permodalan, dan pemasaran produk UMKM.